sekretaris kabinet dipo alam dalam 22 april memasang surat edaran nomor we.03/seskab/iv/2013 dengan klasifikasi penting tenntang catatan hasil kajian juga pemetaan badan Informasi geospasial (big) tentang potensi konflik akibat tumpang tindih lahan.
berdasarkan keterangan di laman terjamin sekretaris kabinet, senin, dikenalkan kiranya alasan pengeluaran surat edaran itu adalah sebab pilihan wilayah dalam indonesia baru sangat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan objek wisata transmigrasi.
melalui surat edaran dan ditujukan terhadap menko polhukam, mendagri, menteri kehutanan, menteri esdm, menteri pertanian, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri bumn, kepala badan pertanahan nasional, jaksa agung, kapolri, kaum gubernur juga bupati/wali kota seluruh indonesia itu, seskab menungkapkan terserah arahan-arahan presiden susilo bambang yudhoyono di sidang kabinet sempit 25 juli lalu, terlebih mengenai dengan penanganan sengketa/konflik lahan.
menurut dipo alam, arahan presiden selama sidang kabinet terbatas 25 juli itu antara lain merupakan pertama, sengketa lahan diantara negara serta pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui masyarakat agar dicarikan solusinya dengan komprehensif, bagus penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian melalui pendekatan sosial dan budaya.
Informasi Lainnya:
kedua, agar para gubernur juga bupati/walikota terus berusaha juga mengingatkan warga bila terjadi konflik lahan agar dibicarakan lebih dahulu juga tak mengerjakan pengrusakan juga pendudukan lahan yang melawan hukum.
ketiga, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif serta jangan ditunda untuk tidak adalah bom waktu. konflik lahan dalam sumatera utara, sumatera selatan, dan lampung diselesaikan melalui tepat, adil, dan tertib di dua tahun atau selama masa kerja kabinet indonesia bersatu ii.
keempat, penanganan sengketa lahan harus mencari formula pendekatan hukum win-win solution, makanya negara tidak dirugikan juga rakyat mendapat kesejahteraan sekalipun dunia usaha terbatas menurun Kelebihannya.
kelima, pembentukan tim terpadu supaya menangani kasus-kasus lahan, semisal konflik ptpn ii dalam sumatera utara, konflik mesuji dalam lampung, juga konflik ptpn vii cintamanis selama sumatera selatan.