pelaksana tugas menteri keuangan hatta rajasa meyakinkan masalah anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan dan terkena blokir akibat problem administrasi, langsung beres pada akhir april.
harus tuntas, tapi `governance`nya mesti benar, katanya di jakarta, selasa.
hatta menyatakan, masalah itu diselesaikan sesuai dengan tata kelola pencairan anggaran selama kementerian keuangan, tergolong penyelesaian dana agar ujian nasional (un) yang sempat mengalami hambatan.
untuk un hari ini aku telah sahkan surat ke dpr, kembali nanti dan lain, seluruh Satu persatu aku cek, katanya.
Informasi Lainnya:
direktur jenderal anggaran herry purnomo menambahkan, ada proses pendalaman mengenai klarifikasi juga prinsip yang belum pas aturan tenntang pencairan dana dalam kementerian studi serta kebudayaan.
klarifikasi tersebut diantara lain mengenai pengalokasian dana yang tidak sesuai rencana kerja pemerintah juga tidak melalui pertemuan resmi untuk anggaran un, makanya sempat tidak dapat cair pas prosedur.
ini yang kita selesaikan di Salah satu ataupun dua hari. jangan sampai banyak dan saling menyalahkan, intinya kita menjaga `governance`, kata herry.
menurut herry, penyelesaian proses administrasi tersebut tidak perlu menanti masa reses dpr tuntas, karena komunikasi antara kementerian studi dan kebudayaan melalui komisi x dpr tetap berjalan.
saya kira teman-teman kemendikbud ada komunikasi melalui dpr, karena meski reses, saya menerima beberapa surat persetujuan, ujarnya.
dalam dipa tahun anggaran 2013, kementerian studi juga kebudayaan mencari pagu rp73,08 triliun, tapi sebesar rp62,06 triliun ataupun 84,9 persen dari anggaran tersebut mengalami blokir.
anggaran itu mengalami blokir karena sampai ditetapkannya keppres no 37 tahun 2012 tentang rapbn 2013 dan diserahkannya dipa terhadap presiden dalam desember 2012, belum memperoleh persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi tor juga rab.
sedangkan sisa anggaran sebesar rp11,01 triliun atau 15,1 persen tidak diblokir karena merupakan kegiatan yang harus dibayarkan serta ditawarkan awal tahun yaitu pembayaran gaji juga operasional perkantoran.
dari anggaran dan terblokir tersebut, sebanyak rp543,44 miliar adalah dana supaya aktifitas ujian nasional dengan target audien 14.080.619 siswa serta unit cost sebesar rp39.000 per siswa.
setelah diselenggarakan pembahasan diantara kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan komisi x dpr ri, terdapat perbedaan alokasi anggaran dan disetujui dpr ri dengan pagu anggaran per website yang ditentukan keppres no 37 tahun lalu.
dalam rincian anggaran yang disetujui komisi x dpr ri, dana supaya aktifitas ujian nasional ditetapkan sebesar rp644,27 miliar melalui target audien 12.223.453 siswa juga unit cost sebesar rp53.000 per siswa.
kemudian, selama rapat koordinasi tingkat menteri, disimpulkan bahwa penyelesaian masalah blokir ini mesti tetap memelihara tata kelola (governance) serta kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundangan berlaku selama proses penganggaran.
menteri studi juga kebudayaan lalu menyatakan nota dinas kepada menteri keuangan agar memberi usul kunjungi blokir rp543,44 miliar mampu dipertimbangkan supaya ditentukan dengan mengacu sasaran serta unit cost keppres no 37 tahun lalu.
dirjen anggaran lalu mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir agar kegiatan ujian nasional sebesar rp543,44 miliar, sebab kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
saat ini, baru banyak anggaran un tersisa rp100,828 miliar dan merupakan selisih dari pagu anggaran dan disetujui komisi x dpr ri dengan keppres no 37 tahun 2012 dan tengah selama proses pencairan pas prosedur.