Pemerintah giatkan sosialisasi UU SJSN dan UU BPJS

pemerintah dengan kementerian komunikasi dan informatika direktorat jenderal Informasi juga komunikasi publik ingin terus menggiatkan sosialisasi persiapan pelaksanaan undang-undang sistem garansi sosial nasional juga badan penyelenggara jaminan sosial pada warga.

tenaga ahli dirjen kominfo, bambang wiswaluyo mewakili ketua tim penyiapan pelaksanaan bpjs bidang sosialisasi, edukasi, juga advokasi dirjen info dan komunikasi publik, freddy h. tulung, pada diskusi publik pada universitas pekalongan, selasa, mengatakan kiranya uu sjsn serta bpjs telah disosialisasikan ke daerah dari lalu dan hendak mulai dioperasikan 1 januari 2014.

sebenarnya uu sjsn serta bpjs telah disosilisasikan di penduduk melalui kegiatan diskusi umum, diskusi interaktif, serta info ke media massa. oleh karena itu, model solisialisasi ini mau terus digiatkan untuk penduduk membeli Informasi dan jelas kepada hal diberlakukannya uu sjsn juga bpjs, katanya.

ia menyatakan kiranya sesuai amanat uu nomor 40 tahun 2004 perihal sistem garansi sosial nasional, pemerintah akan menyerahkan jaminan sosial yang menyeluruh.

Informasi Lainnya:

ada tiga keuntungan bermanfaat pada pelaksanaan sjsn, yakni perihal asas, objek wisata, serta prinsip. sjsn diselenggarakan menurut asas kemanusiaan, manfaat, juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, serta menyerahkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang pantas, ujarnya.

selain itu, papar dia, sjsn diselenggarakan berdasarkan sembilan prinsip, yakni kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntatabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial yang digunakan supaya pengembangan web dan kepentingan peserta.

ia menyatakan bahwa menurut uu nomor 24 tahun 2011 tentang bpjs disebutkan kiranya penyelenggaraan sjsn dibentuk dengan dua badan penyelenggara garansi sosial, yaitu bpjs kesehatan dan hendak mulai beroperasi 1 januari 2014 dan bpjs ketenagakerjaan paling lambat 1 juli 2015.

bpjs kesehatan mau menyelengarakan website garansi kesehatan sedangkan bpjs ketenagakerjaan di web jeminan kecelakaan kerja, garansi hari tua, jaminan pensiun, juga garansi kematian, ujarnya.

kepala bagian pengendalian operasional pt jamsostek jawa sedang, sabarudin, menyampaikan bahwa sebenarnya isi uu nomor 40 tahun 2004 perihal sjsn tak berubah melalui peraturan sebelumnya.

pelaksanaannya masih sama, hanya bedanya dalam sisi programnya saja. mau sementara, kami untuk badan penyelenggara siap melaksanakan uu nomor 40 tahun 2004 perihal sjsn juga telah menyosialisasikan, ujarnya.